SURABAYA - Kendati muncul beragam penolakan dari warga, tak membuat Pemkot Surabaya bergeming untuk menutup lokalisasi Dolly dan Jarak, melalui deklarasi di Gedung Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang, Surabaya.
Tadi malam, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menggelar deklarasi penutupan Dolly dengan disaksikan Menteri Sosial RI Salim Segaf al Jufri, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Kapolada Jatim Irhen Pol Unggung Cahyono, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Usai deklarasi, pemerintah akan menggelontorkan dana untuk alih fungsi dan alih profesi bagi masyarakat Dolly. Bantuan tersebut untuk PSK, mucikari dan warga sekitar. Nilai bantuan yang akan digelontorkan sebesar Rp7,317 miliar dari Kementrian Sosial, dan Rp1,555 miliar dari Pemprov Jatim.
Menteri Sosial RI Salim Segaf mengatakan, bantuan secara simbolik diberikan kepada 311 orang. Mereka adalah unsur dari PSK dan mucikari di Dolly dan Jarak. Dia menjelaskan, sejak tahun 2012, Kementrian Sosial memang fokus membantu sejumlah daerah di Indonesia terbebas dari prostitusi.
"Kita serius berantas ini, Tiongkok saja tidak ada lokalisasi. Masa kita sebagai masyarakat beragama membiarkan adanya lokalisasi," kata Salim, di Islamic Center, Surabaya, Rabu 18 Juni 2014 malam.
Senada dengan Salim, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, penutupan Dolly dan Jarak merupakan upaya besar yang harus mendapatkan dukungan semua pihak. Namun, tanpa kegigihan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, penutupan ini juga tidak akan bisa terjadi. "Dengan kegigihan Bu Wali, Dolly dan Jarak bisa selesai," katanya.
Dia berharap, selain pengentasan warga di lokalisasi, pemberantasan kemiskinan di Jawa Timur juga harus terus menerus dilakukan. Saat ini, ada 369 ribu rumah tangga sangat miskin dari 493 rumah tangga yang bisa dientaskan.
"Ini butuh kerja lebih keras lagi. Untuk Surabaya kami yakin Bu Wali konsen masalah ini," katanya.
Sementara itu, berdasarkan pengamatan di lapangan, aksi penolakkan warga masih berlangsung. Bahkan hingga malam tadi, sejumlah warga di lokalisasi Dolly masih terus berjaga-jaga. Mereka menganggap penutupan itu sepihak dan tidak perlu ditaati.
source : sindonews
Tadi malam, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menggelar deklarasi penutupan Dolly dengan disaksikan Menteri Sosial RI Salim Segaf al Jufri, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Kapolada Jatim Irhen Pol Unggung Cahyono, serta sejumlah tokoh masyarakat.Usai deklarasi, pemerintah akan menggelontorkan dana untuk alih fungsi dan alih profesi bagi masyarakat Dolly. Bantuan tersebut untuk PSK, mucikari dan warga sekitar. Nilai bantuan yang akan digelontorkan sebesar Rp7,317 miliar dari Kementrian Sosial, dan Rp1,555 miliar dari Pemprov Jatim.
Menteri Sosial RI Salim Segaf mengatakan, bantuan secara simbolik diberikan kepada 311 orang. Mereka adalah unsur dari PSK dan mucikari di Dolly dan Jarak. Dia menjelaskan, sejak tahun 2012, Kementrian Sosial memang fokus membantu sejumlah daerah di Indonesia terbebas dari prostitusi.
"Kita serius berantas ini, Tiongkok saja tidak ada lokalisasi. Masa kita sebagai masyarakat beragama membiarkan adanya lokalisasi," kata Salim, di Islamic Center, Surabaya, Rabu 18 Juni 2014 malam.
Senada dengan Salim, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, penutupan Dolly dan Jarak merupakan upaya besar yang harus mendapatkan dukungan semua pihak. Namun, tanpa kegigihan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, penutupan ini juga tidak akan bisa terjadi. "Dengan kegigihan Bu Wali, Dolly dan Jarak bisa selesai," katanya.
Dia berharap, selain pengentasan warga di lokalisasi, pemberantasan kemiskinan di Jawa Timur juga harus terus menerus dilakukan. Saat ini, ada 369 ribu rumah tangga sangat miskin dari 493 rumah tangga yang bisa dientaskan.
"Ini butuh kerja lebih keras lagi. Untuk Surabaya kami yakin Bu Wali konsen masalah ini," katanya.
Sementara itu, berdasarkan pengamatan di lapangan, aksi penolakkan warga masih berlangsung. Bahkan hingga malam tadi, sejumlah warga di lokalisasi Dolly masih terus berjaga-jaga. Mereka menganggap penutupan itu sepihak dan tidak perlu ditaati.
source : sindonews
Tags:
nusantara